PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DESTRUKTIF DI KOTA MAKASSAR(Studi Di Pengadilan Negeri Makassar)

ABSTRAKSuwarni Wahab. Nomor Induk Mahasiwa (1350.02.23.2006), Judul tesis (Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Destruktif di Kota Makassar Studi Di Pengadilan Negeri Makassar Dibimbing oleh H. Hambali Thalib dan H. Syahruddin Nawi).Tujuan penelitian: (1) Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tundak pidana perikanan destruktif di Kota Makassar; (2) Untuk menganalisis factor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perikanan destruktif di Kota Makassar.Metode penelitian adalah penelitian hukum social yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das sein) di bidang hukum mengenai tindak pidana perikanan destruktif yang terjadi di Kota Makassar dengan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan destruktif yang terjadi di Kota Makassar serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perikanan destruktif.Hasil penelitian: (1) Penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2004 tentang Perikanan terhadap perkara Destructive Fishing pada putusan Pengadilan Negeri Makassar selama kurun waktu antara tahun 2014-2016 merupakan bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Perikanan, namun masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya Penegak hukum baik Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut para terdakwa destructive fishing maupun Hakim dalam penjatuhan putusan kepada para terdakwa destructive fishing. (2) Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya destructive fishing adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari destructive fishing, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat destructive fishing.Rekomendasi: (1) Dalam penjatuhan sanski seharusnya lebih mempertimbangkan efek jera bagi para terdakwa dan dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut sanksi yang maksimal serta menjatuhkan putusan yang semaksimal mungkin agar dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana perikanan serta dapat meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan di Kota Makassar. (2) Masih perlu ditingkatkannya fungsionalisasi peraturan serta penerapan hukum oleh Hakim dan juga sosialisasi terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat tentang tindak pidana destructive fishing agar terbentuk kerjasama yang terpadu antara masyarakat dan aparat dalam rangka memberantas tindak pidana destructive fishing