ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ABSTRAKTry Ariastuti. NIM: 0129 02 43 2015. Analisis Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dibimbing oleh Syamsuddin Pasamai dan Abdul Qahar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk mengetahui implikasi perkawinan beda agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan ialah Bahan hukum primer diantaranya: peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim mengenai perkawinan beda agama, Bahan Hukum Sekunder diantaranya: buku-buku, jurnal, media online, media cetak, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang berhubungan dengan tulisan ini dan Bahan Hukum Tersier diantaranya: kamus dan ensiklopedia. Selanjutnya Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif normatif, yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan agama Islam tidak diperkenankan untuk menikah beda agama, jika wanita beragama Islam menikahi lelaki non-Islam, akan tetapi jika lelaki beragama Islam ingin menikahi wanita non-Islam bisa dianggap sah jika perempuan tersebut termasuk ahlul-kitab. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan di lakukan dengan persamaan iman. Sahnya perkawinan menurut agama Hindu adalah bilamana dilakukan menurut hukum dan tata cara agama Hindu, yang diatur oleh Dharma (agama) dan harus tunduk pada Dharma. Budha melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama, Untuk mencapai maksud tersebut, suami isteri harus mempunyai Saddhavanta, artinya sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Sang Tri Ratna (Tratna). Agama Khonghuchu adalah agama monoteis, percaya pada satu Tuhan yaitu yang disebut Tian, Tuhan Yang Maha Esa atau Shandi (Tuhan Yang Maha Kuasa) jadi perkawinan beda agama tidak diijinkan. Adapun implikasi dari perkawinan beda agama antara lain implikasi terhadap kewajiban suami-isteri, implikasi terhadap masalah waris dan harta bersama dalam, Implikasi terhadap ketidakharmonisnya hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian dan juga berdampak hukum dalam menentukan kedudukan hukum, peranan, dan tanggung jawab anak-anak yang dilahirkan.Pemerintah segera mengadakan langkah-langkah kearah penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mengakomodir unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan hukum masing-masing agama serta menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga nantinya akan tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat