Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Perspektif Hukum di Polrestabes Makassar

ABSTRAKSUDIRMAN. NIM: 0087.02.43.2015. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Perspektif Hukum di Polrestabes Makassar. Dibimbing oleh : H. ABDUL QAHAR dan ABDUL AGIS.Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam perspektif hukum di Polrestabes Makassar; dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam perspektif hukum di Polrestabes Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang diskresi kepolisian guna terpenuhinya prasyarat ilmiah karena hendak menganalisis dan mengetahui mengenai efektifitas pelaksanaan diskresi kepolisian dalam perspektif hukum di Polrestabes Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam perspektif hukum di Polrestabes Makassar terlaksana kurang efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan diskresi berdasarkan asas keperluan, asas lugas dan integritas, asas manfaat dan tujuan, dan asas keseimbangan, di mana keempat asas tersebut penerapan diskresi Kepolisian tidak dapat dituntut di depan hukum, dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam perspektif hukum di Polrestabes Makassar, adalah: faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, dan sarana dan prasarana, yang pada umumnya dinilai kurang berpengaruh oleh respondenRekomendasi penelitian ini adalah memperbaiki dan melengkapi Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana perlu mendapat perhatian dari para penegak hukum beserta peraturan perundang-undangan perlu direvisi kembali agar dapat memberikan keadilan bagi aparat kepolisian dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya guna mewujudkan penegakan hukum di masa akan datang