KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIDALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

ABSTRAKIrfan Amir (0088-02-39-2013), Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantsan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Dibimbing oleh Said Sampara, selaku Pembimbing I dan Hamzah Baharuddin, selaku Pembimbing II). Penelitian bertujuan untuk: 1) mengetahui, memahami dan menemukan substansi hukum kewenangan KPK dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia;3) Mengetahui dan menganalisis perbandingan kedudukan dan kewenangan KPK dengan negara lainPenelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukan: 1) Hadirnya KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia disebabkan karena pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan cara-cara konvensional yang selama ini dilakukan oleh institusi penegak hukum sebelumnya tidak berfungsi efektif. Disamping itu, korupsi merupakan masalah global yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan luar biasa untuk memberantasnya 2) KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat Independen, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. 3) Tugas dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai constitutional importance dengan lembaga negara lainnya.4) Kewenangan untuk melakukan penyadapan serta tidak berwenangnya KPK untuk mengeluarkan SP3 merupakan kewenangan yang konstitusional sehingga dalam proses penegakan hukum tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, asas kepastian hukum, dan asas praduga tak bersalah.5) Komisi anti Korupsi di beberapa negara, seperti Hongkong, Thiland, Inggris, Tanzania, dan Korea selatan juga berkedudukan sebagai lembaga yang independen dengan kewenangan besar dan optimalisasi kinerja komisi anti korupsi karena adanya dukungan politik yang besar dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantsan korupsi Kata Kunci: Korupsi, Kewenangan, Penyadapan, KP