KEWENANGAN HAK RECALL PARTAI POLITIK DALAM NEGARA DEMOKRASI

ABSTRAKSumarlin Maate, Kewenangan Hak Recall Partai Politik, Dalam Negara Demokrasi (dibimbing oleh Said Sampara dan Hamzah Bahruddin).Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk, (1). Menganalisis kedaulatan rakyat, serta peran partai politik dalam negara demokrasi. (2) Mengetahui kewenangan partai politik dalam membangun negara hukum-demokrasi.Penelitian ini menggunakan bahan Hukum primer Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang partai. undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dan undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang kedudukan dan kewenangan anggota MPR, DPR, DPD. wewenag menyangkut hak Recall terhadap anggota DPR,dan, DPRD. Bahan Hukum sekunder, buku, hasil penelitian dan artikel media. Data tersebut diatas dianalisis dengan menggunakan metode analisis normative -kualitatif.Dalam hasil penelitian ini menunjukan bahwa:1. Hak Recall partai politik (PAW). dalam negara demokrasi, merupakan inisiatif masyarakat dalam mengawal pejabat negara yang kewenangannya dimandatkan melalui pemilihan umum. Sementara mekanisme Pengaturan Recall, Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, pelaksanaan hak Recall atau pemberhentian antara waktu (PAW). Dapat dilaksanakan melalui partai politik, rakyat hanya berperan mengusulkan kepada badan kehormatan dewan BK/DPR. Dalam Putusan MK No. RI No. 22-24/PUU-VI/2008 penerapan Recall partai politik memiliki kewenangan.2.Implikasi Hak Recall partai politik terhadap kedaulatan rakyat negara Indonesia berimplikasi terhadap kedaulatan rakyat, dimana partai politik berperan signifikan sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Sementara rakyat Indonesia,hanya terlibat dalam pemilu