IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMASANGAN IKLAN PADA RUAS JALAN NASIONAL(Studi Kota Makassar

AbstrakPenelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum terhadap pemasangan reklame iklan pada ruas jalan nasional kota Makassar. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implikasi pemasangan reklame iklan pada ruas jalan nasional kota Makassar. Metode yang digunakan adalah penelitian sosial (sosial legal research) atau penelitian empirik. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja Prov,Sul-sel, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Satuan Polisis Pamong Praja Kota Makassar, DPRD Kota Makassar Dinas Pendapatan Daerah, PT. Duta Niaga Jumantara, CV. Asta Karya, CV. Sawawa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian bersifat deskriftif kualitatif, bertujuan memberikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti. tekhnik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen dan obesrvasi kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.Hasil penelitan ini menunjukan bahwa (1) Implikasi Hukum Terhadap Pemasangan Iklan Pada Ruas Jalan Nasional Kota Makassar terindikasi besarnya pajak pendapatan daerah Implikasi pemasangan iklan pada ruas jalan nasional kota Makassar terindikasi besarnya pajak pendapat daerah untuk mencapai target sehingga permohonan perpanjangan izin pengusaha reklame iklan bando yang melintang di jalan nasional disetujui oleh pemerintah setempat. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemasangan iklan pada ruas jalan nasional kota makassar yaitu : faktor subtansi tidak ada penyesuaian dan penyelarasan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dengan keputusan (kebijakan) pemerintah setempat, faktor penegakan hukum erat kaitan potensi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tidak cukup memadai, faktor budaya sosial yang cenderung melakukan pelanggaran meskipun sosialisasi pada aturan tersebut sudah dilakukan. Rekomendasi penelitian adalah di harapkan lebih efektif dan selektif dalam pengaturan pemasangan reklame iklan di ruas jalan nasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kota makassar maupun stankholder yang terkait harus berkoordinasi, harmonisasi dan sinergi untuk melaksanakan regulasi yang menjadi wewenang, tugas dan fungsi setiap instansi mengambil sikap tegas serta memuat sanksi yang lebih tegas pada peraturan perundangan-undangan agar kemajuan kota dan keindahan lebih tertata