ANALISIS TERHADAP FENOMENA KEBERMAZHABAN DALAM HUKUM ISLAM

ABSTRAKRUSLAN SALEH, NIM 309.02.11.2000, Analisis Terhadap Fenomena Kebermazhaban Dalam Hukum Islam (dibimbing oleh M. Dachran S. Busthami dan Hasanuddin Kanenu)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kebermazhaban itu tercermin dalam pandangan-pandangan hukum masyarakat muslim Kabupaten Bantaeng, khususnya dalam masalah perceraian, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana wujud kebermazhaban yang ada dalam praktek hukum masyarakat muslim Kabupaten Bantaeng khususnya dalam masalah perceraian.Metode penelitian hukum dalam penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan mengkaji pandangan dan pemikiran para fuqaha serta norma hukum positif di Indonesia yang membahas dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian yakni fenomena kebermazhaban dalam hukum Islam, juga memaparkan pandangan masyarakat serta bagaimana praktek hukum masyarakat muslim Kabupaten Bantaeng dalam masalah yang diangkat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang dianut masyarakat adalah sesuai dengan doktrin-doktrin yang ada dalam mazhab. Mazhab menemukan bentuknya dalam pandangan-pandangan hukum masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, perceraian memiliki corak private affairs (urusan pribadi). Hak dasar talak ada pada suami, yang dapat menjatuhkannya meskipun tanpa saksi dan tanpa prosedur litigasi. Suami dapat menjatuhkan talak tiga sekaligus sebab talak merupakan otoritas laki-laki. Adanya pelembagaan hukum Islam di Indonesia di satu segi menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Hanya saja, aturan-aturan yang berlaku tersebut memiliki daya paksa dan bersifat mengikat seluruh warga negara. Norma hukum yang berlaku menghilangkan corak private affairs (urusan pribadi) dari perceraian dengan memasukkan keterlibatan negara dalam urusan perceraian. Perceraian harus ligitatif, dan bila tidak melalui proses Peradilan, suatu perceraian tidak memiliki legalitas hukum. Hal ini menyebabkan mazhab yang pada dasarnya merupakan anutan yang dipegangi masyarakat namun bertentangan dengan norma hukum positif, tidak dapat menemukan wujud nyatanya dalam praktek-praktek hukum masyarakat