GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAKADI ASRUL, Nomor Induk Mahasiswa : 0024.02.42.2015, Judul Tesis : Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh Syamsuddin Pasamai dan Baharuddin Badaru. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui latar belakang dimasukkannya gratifikasi tersebut sebagai salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, (2) untuk mengetahui ketentuan yang secara normatif mengatur masalah gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan masalah gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang secara limitative diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tindak pidana gratifikasi, karena banyaknya para penyelenggara negara dan atau para Pegawai Negeri Sipil telah melakukan perbuatan menyimpang dari tugasnya karena telah menerima suap dari si pemberi suap (aktif) dan secara normatif masalah gratifikasi telah diatur di dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 sebagai penyempurnaan atau UU. No. 31 Tahun 1999.Sebagai bentuk rekomendasi, penulis menyarankan hendaknya ketentuan Pasal 12B UU. No. 20 Tahun 2001 harus secara limitative menyebutkan bahwa memberi suap (aktif) harus dinyatakan pula selaku pemberi yang dapat dijerat dengan perbuatan korupsi dan dalam hal membuktikan adanya tindak pdaian suap, maka pembuktian terbalik harus diterapkan.ABSTRAC