Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Pekara Perceraian di Pengadilan Agama Makassa

ABSTRAKSyarifuddin, Nomor Induk Mahasiswa : 001202422015Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Pekara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar, dibimbing oleh Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Satrih Hasyim, S.H.,M.H. sebagai Anggota.Penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif melalui pendekatan normatif empiris. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Makassar, dan menganalisis efektifitas mediasi tersebut dalam penyelesaian perkara perceraian.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan teknik persentase. Popualsinya 20 hingga 30 responden, dari unsur-unsur yang terkait (sampel populasi).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar secara umum telah terlaksana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, meskipun dalam tataran aplikasinya masih terdapat perbedaan diantara hakim mediator, namun hanya bersifat teknis, dan pelaksanaan mediasi tersebut tidak efektif dalam penyelesaian perkara perceraian, indikasinya adalah dari jumlah perkara perceraian yang dimediasi selama 4 tahun (2012 sampai dengan 2015) khususnya di Kota Makassar berjumlah 1783 perkara sedang yang berhasil didamaikan hanya 48 perkara dan yang tidak berhasil dimediasi berjumlah 1735 perkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.Untuk itu disarankan perlu adanya pendidikan dan pelatihan khusus mediasi bagi mediator guna mendapat sertifikat mediator dan perlu ada lembaga yang telah terakreditasi dari MARI untuk menyelenggarakan pendidikan mediasi dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mediator.Demikian pula pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang makna dan pentingnya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi di pengadilan perlu ditingkatkan, maka upaya sosialisasi perlu semakin dilakukan guna memberikan pencerdasan hukum kepada masyarakat pencari keadilan