ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

ABSTRAKANDI WAHYUDDIN NUR.NIM 0039-02-39-2013 Analisis Hukum Terhadap Pemberian Remisi Narapidana Korupsi Di Indonesia. (Abdul Agis dan Hj.Hikmawati Mustamin. Masing-masing sebagai pembimbing I dan II.Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis syarat pemberian remisi narapidana korupsi di Indonesia; dan Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pemberian remisi narapidana korupsi terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (I) Kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pasal 34A yang berbunyi;Pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan:a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsimerupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tetapi pengetatan syarat remisi tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan dasar hak narapidana untuk memperoleh remisi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(2) implikasi hukum dari adanya kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan dapat mencegah pelaku korupsi potensial.Untuk saran yang baik dalam sistem pemasyarakatan, kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perundangundangan harus direvisi secara holistik dan komprehensif, sehingga diharapkan ada harmonisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga UUD NRI Tahun 1945, sehingga implikasi yuridisnya akan memenuhi rasa keadilan dan baik negara maupun masyarakat akan sepenuhnya mencapai tujuan bersama