KOALISI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL(Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

ABSTRAKUNTUNG. Koalisi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (dibimbing oleh Said Sampara dan Zainuddin).Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menjelaskan kedudukan koalisi partai dalam sistem pemerintahan presidensil; (2) mengetahui dan menjelaskan implikasi koalisi partai dalam sistem pemerintahan presidensil.Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer UUD NRI Tahun 1945, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bahan hukum sekunder seperti buku, hasil penelitian, dan artikel media sebagai bahan referensi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deduktif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) koalisi partai merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari di dalam sistem presidensil multipartai yang terfragmentasi baik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden maupun koalisi di parlemen (2) Koalisi dalam sistem pemerintahan presidensil berdampak pada pemerintahan terbelah, disharmonisasi antara mitra koalisi dan kekuasaan presiden masih terpengaruh oleh kompromi politik baik secara internal maupun eksternal.Hal ini berarti bahwa kedudukan koalisi partai merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sistem presidensil yang menganut sistem politik multipartai. Namun koalisi yang terbangun masih lemah dan pragmatis. Oleh karena itu, perlunya koalisi berbasis kesamaan visi, misi dan platform partai dan menata pelembagaan koalisi yang mapan dalam sistem pemerintahan presidensil