Buku ini mencoba mengupas sebagian besar aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan anggaran (APBD), manajemen keuangan daerah/ penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.x, 170 hlm.; 24 cm
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 menegaskan, bahwa belanja daerah merupakan semua...
Keuangan Negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan ...
Pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPR terhadap APBD kabupaten Bekasi merupakan hak setiap...
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Do...
Diantara tolak ukur pengembangan suatu daerah di Indonesia adalah melalui dana APBD. Bengkalis sebag...
Setelah kurang lebih enam tahun hajatan otonomi daerah berlangsung,banyak terjadi perubahan dalam pe...
DLH merupakan SKPD yaitu penggunaan anggaran wajib merancang dan menyusun APBD. Untuk mencapai tuju...
Banjir merupakan salah satu bencana yang paling umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasu...
Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, diperlukan tulisan yang menjadi penjabaran penyu...
Buku akuntansi pemerintahan daerah merupakan paket komplit yang dapat membantu pengajar mahasiswa, m...
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliput perencanaan, pelksanaan, penata...
Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan menge...
Otonomi daerah yang telah berlangsung selama kurang lebih dua belas tahun telah membawa perubahan pa...
Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daer...
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang mempunyai konstitusi terting...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 menegaskan, bahwa belanja daerah merupakan semua...
Keuangan Negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan ...
Pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPR terhadap APBD kabupaten Bekasi merupakan hak setiap...
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Do...
Diantara tolak ukur pengembangan suatu daerah di Indonesia adalah melalui dana APBD. Bengkalis sebag...
Setelah kurang lebih enam tahun hajatan otonomi daerah berlangsung,banyak terjadi perubahan dalam pe...
DLH merupakan SKPD yaitu penggunaan anggaran wajib merancang dan menyusun APBD. Untuk mencapai tuju...
Banjir merupakan salah satu bencana yang paling umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasu...
Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, diperlukan tulisan yang menjadi penjabaran penyu...
Buku akuntansi pemerintahan daerah merupakan paket komplit yang dapat membantu pengajar mahasiswa, m...
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliput perencanaan, pelksanaan, penata...
Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan menge...
Otonomi daerah yang telah berlangsung selama kurang lebih dua belas tahun telah membawa perubahan pa...
Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daer...
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang mempunyai konstitusi terting...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 menegaskan, bahwa belanja daerah merupakan semua...
Keuangan Negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan ...
Pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPR terhadap APBD kabupaten Bekasi merupakan hak setiap...