ABSTRAKPenelitian tesis ini mengangkat masalah Optimalisasi Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya).Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dan Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peran BK-DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD, yaitu bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD KKR periode Tahun 2009-2014 tidak diproses oleh Badan Kehormatan tetapi hanya diberikan teguran secara lisan, tingginya tingkat toleransi sesama anggota DPRD KKR dan adan...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perw...
Tujuan dalam penelitian ini 1) mendeskripsikan bagaimana optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggar...
Pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daera...
Penelitian ini dilakukan karena rendahnya kinerja anggota DPRD, karena akhir-akhir ini banyak berita...
Salah satu isu terpenting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga perwak...
INDONESIA: Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan ba...
ABSTRAKGuna memenuhi tuntutan masyarakat atas kebutuhan pelayanan Pemerintah bersama-sama dengan DPR...
ABSTRAK Tesis ini berjudul “Optimalisasi Tupoksi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu R...
Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan memahami Optimalisasi kinerja DPRD Provinsi Kalimantan T...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas Optimalisasi Kinerja Badan Pertanahan Nasional Dalam P...
Permasalahan infrastruktur jalan merupakan salah satu dari sekian banyak hambatan dalam memberikan k...
OPTIMALISASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJAUntuk dapat menyelen...
Pemberlakuan otonomi daerah telah membawa implikasi yang luas dan serius bagi Pemerintah Daerah.Adan...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menetapkan representasi perempuan dalam pemilihan umum sebaga...
Bangun rancang peraturan perundang-undangan yang ideal adalah salah satu senjata utama mencapai pemb...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perw...
Tujuan dalam penelitian ini 1) mendeskripsikan bagaimana optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggar...
Pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daera...
Penelitian ini dilakukan karena rendahnya kinerja anggota DPRD, karena akhir-akhir ini banyak berita...
Salah satu isu terpenting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga perwak...
INDONESIA: Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan ba...
ABSTRAKGuna memenuhi tuntutan masyarakat atas kebutuhan pelayanan Pemerintah bersama-sama dengan DPR...
ABSTRAK Tesis ini berjudul “Optimalisasi Tupoksi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kubu R...
Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan memahami Optimalisasi kinerja DPRD Provinsi Kalimantan T...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas Optimalisasi Kinerja Badan Pertanahan Nasional Dalam P...
Permasalahan infrastruktur jalan merupakan salah satu dari sekian banyak hambatan dalam memberikan k...
OPTIMALISASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJAUntuk dapat menyelen...
Pemberlakuan otonomi daerah telah membawa implikasi yang luas dan serius bagi Pemerintah Daerah.Adan...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menetapkan representasi perempuan dalam pemilihan umum sebaga...
Bangun rancang peraturan perundang-undangan yang ideal adalah salah satu senjata utama mencapai pemb...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perw...
Tujuan dalam penelitian ini 1) mendeskripsikan bagaimana optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggar...
Pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daera...