KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERADAAN BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG DAN PERIZINAN BERDASARKANPERDA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi Kabupaten Sanggau)

AbstrakImplementasi kebijakan sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandung bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, didalamnya terdapat perumusan, implementasi, maupun evaluasi yang pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik didalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (resources) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kebijakan berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publikdidalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan, sehingga visi dan harapan yang ingin dicapai dapat diwujudkan didalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujudkan. Kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Sanggau dalam kaitannya dengan penertiban dan penataan kembali khususnya penataan dan penertiban bangunan-bangunan yang berada di sempadan sungai, sampai saat ini masih berlangsung, hal ini terjadi sejak lama, karena salah satunya adalah budaya serta faktor-faktor ketergantungan masyarakat akan keberadaan sungai, selain sebagai alat transportasi, di sisilain sumber air menjadi peran utama keberadaan masyarakat berdiam dan berusaha di sepanjang sempadan sungai. Penelitian ini memberikan gambaran secara umum keberadaan bangunan-bangunan yang berada di sepanjang sempadan sungai di Kabupaten Sanggau, khususnya daerah yang menjadi sentra ekonomi, dalam bentuk pusat-pusat perdagangan masyarakat, yang telah terjadi sejak lama. Bahkan sampai saat sekarang, perlu kebijakan untuk menanggulanginya melalui beberapa instrumen hukum.Kata Kunci : Kebijakan, Bangunan, IMB, dan Pemanfaatan ruang2AbstractImplementation of the policy as one of the activities in the public policy process, often contrary to the expected, making the product policies is the stumbling stone for policy makers themselves. That is why the implementation of public policy, in which there are the formulation, implementation, and evaluation which is essentially a fight various public interest in allocating and managing resources (resources) in accordance with the vision, expectations and priorities to be realized.Policies relating to systems, procedures and mechanisms, as well as the ability of public officials in the translating and implementing policies, so that the vision and expectations achieved can be realized in reality. Understanding public policy from both perspectives in a balanced and thorough will help us better understand and understand why such a policy even if well formulated but the implementation is difficult to materialize.Policy pursued in Sanggau in relation to policing and realignment in particular the arrangement and control of the buildings that were in the river banks, is still in progress, this has happened for a long time, because one of them is cultural as well as factors of dependence on society will existence of rivers, other than as a means of transportation, on the other hand the water source becomes a major role where people dwell and strive along the border river. This study provides a general picture of where the buildings are located along the river banks in the district, especially the areas that became the center of the economy, in the form of trade centers of society, which has been going on for a long time. Even until now, need a policy to mitigate them through several legal instruments.Keywords: Policy, Building, IMB, and the use of spac