STUDI KOMPARATIF TERHADAP KEWENANGAN OBJEK PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM (Studi Kasus Beberapa Permohonan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan )

ABSTRAK Bahwa untuk penetapan tersangka sendiri harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 14 KUHAP dan pasal 17 KUHAP, namun didalam pasal-pasal tersebut baik didalam penjelasan pasalnya tidak disinggung atau tidak diuraikan secara lengkap apa-apa saja yang dimaksud ‗bukti permulaan yang cukup‘, kemudian dalam rangka penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan yang dalam pelaksanaannya sekarang terjadi inskonsistensi dari pengadilan menerima atau memutuskan gugatan praperadilan tersebut bukan hanya berdasarkan ‗bukti permulaan yang cukup‘ tetapi meluas tanpa batasan, seperti sampai ke legalitas penegak hukum yang melakukan penyidikan tersebut dipertanyakan, seperti permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Hadi Purnomo, kemudian juga terjadi dalam permohonan praperadilan La Nyalla Mattalitti dan masih banyak permasalahan yang terjadi akibat perubahan dari objek praperadilan itu sendiri yang diajukan oleh beberapa tersangka lainnya yang akan dibahas oleh penulis pada bab-bab selanjutnya, dan yang menarik dari kesemuanya contoh permohonan praperadilan yang akan dibahas, kesemuanya terkait dengan perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan dengan ditetapkannya para pemohon tersebut sebagai tersangka mempunyai dampak/kepentingan lain selain dampak/kepentingan penegakan hukum, seperti dampak/kepentingan politis dan kepentingan lain yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praperadilan di Indonesia setelah penetapan tersangka masuk kedalam objek permohonan praperadilan ? (2) Bagaimana perbandingan atau pelaksanaan permohonan praperadilan di negara-negara lain ? Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris1.penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu 1Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, cet. 2. Jakarta, sinar Grafika. 2007. Hal 13 2 kepada norma hukum praperadilan yang terdapa dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal tentang praperadilan. Dalam perkembangannya dan kenyataan yang terjadi di Indonesia untuk proses pelaksanaan praperadilan, dengan ditambahnya objek praperadilan seperti penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, kemudian dikaitkan lagi dengan perbandingan praperadilan di Indonesia dengan negara-negara tersebut diatas yang berangkat dari satu sumber/konsep lembaga praperadilan yaitu habeas corpus, sehingga dengan dimasukkannya objek baru dalam praperadilan tersebut karena KUHAP yang lama tidak lagi sesuai dan mengakomodir untuk melindungi hak – hak masyarakat dan konsep kenapa diadakan lembaga praperadilan tersebut. Dengan kata lain, praperadilan sebenarnya merupakan forum perbaikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk dapat menghormati hak asasi manusia dan putusan praperadilan bukan akhir perjuangan penyidik untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana. Inti dari praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia terhadap siapa saja yang berhadapan dengan hukum pidana indonesia, karena dalam hukum pidana terdapat upaya paksa dalam pelaksanaannya yang dikenal sebagai ultimum remedium. Hal tersebut sesuai dengan asas atau prinsip yang dianut oleh KUHAP sendiri yang berusaha melindungi hak asasi manusia lebih dari HIR sehingga setiap perbuatan / tindakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan / menegakkan hukum pidana yang mempunyai upaya paksa bisa dilakukan usaha / tindakan praperadilan jika dirasa tidak sesuai aturan terlepas dari upaya paksa yang sudah diatur dan bisa dilakukan upaya praperadilan. Kata kunci:Praperadilan, penetapan tersangka, keadilan 3 ABSTRACT Whereas for the determination of the suspects themselves shall be based on sufficient preliminary evidence as provided for in article 1 paragraph 14 of the Criminal Procedure Code and Article 17 of the Criminal Procedure Code, but in those articles either in the explanation of the article is not mentioned or not described in full what is meant by 'evidence A sufficient beginning ', then in the framework of the determination of the suspect entered into the pretrial object which in the present implementation occurs the inconsistency of the court accepting or declaring the pre-trial suit not only on the basis of' sufficient preliminary evidence 'but widespread without limitation, such as to the legality of law enforcement Such investigations are questioned, such as pre-trial pleas done by Hadi Purnomo, then also occurred in the preliminary appeals of La Nyalla Mattalitti and there are still many problems that arise as a result of a change from the pre-trial object itself filed by some other suspects Ng will be discussed by the author in subsequent chapters, and interesting from all examples of pretrial requests to be discussed, all of which are related to cases of corruption committed by state officials and with the stipulation of the applicants as suspects having other interests other than impacts Law enforcement, such as political impacts and other interests that interest the people of Indonesia. The problems of this study are (1) How is the implementation of pretrial in Indonesia after the determination of the suspect entered into the object of pre-trial request? (2) How is the comparison or implementation of pre-trial applications in other countries? The type of research used in the writing of this thesis is normative legal research or normative juridical research and empirical juridical research. Normative juridical research is a study that refers to the legal norms of pretrial justice in Law no. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code and the decision of the Constitutional Court which examines the articles on pre-trial. 4 In its development and the facts that occurred in Indonesia for the process of pretrial execution, with the addition of pretrial objects such as the determination of suspects, searches and seizures, and then linked again with the pretrial comparison in Indonesia with the countries mentioned above that depart from one source / concept of pretrial institutions namely habeas Corpus, so that with the inclusion of new objects in the pretrial because the old Criminal Procedure Code is no longer appropriate and accommodate to protect the rights of the community and the concept of why such pretrial institutions are held. In other words, pre-trial is actually a forum for improvement of the investigation process by law enforcement officials to be able to respect human rights and pretrial decisions not the end of the investigator's struggle to prove the occurrence of a criminal incident. The essence of pretrial justice is protecting human rights against anyone who is dealing with Indonesian criminal law, because in criminal law there is a forced effort in its implementation known as ultimum remedium. This is in accordance with the principle or principle adopted by the KUHAP itself which seeks to protect human rights more than the HIR so that any legal actions carried out by law enforcers in implementing / enforcing the criminal law that has a forced effort can be done business / pretrial action if deemed Not in accordance with the rules regardless of the prescribed forced measures and pre-trial efforts. Keywords: Pre - trial, determination of the suspect , justic