Implementasi peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dikota Pangkalpinang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pencantuman harga pada barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan oleh pelaku usaha di Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pertama, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam penelitian ini termasuk dalam perikatan yang lahir dari undang-undang dan terbit dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Pangkalpinang akibat tidak dicantumkannya daftar harga pada usahanya dapat melakukan tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada pelaku usaha; kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat, belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha yang ada di Kota Pangkalpinang