Perlindungan hukum bagi Pengendara Layanan Jasa Pesan Antar Makanan atas berakhirnya perjanjian sepihak dari Pengguna Aplikasi

Dasar hukum merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan dari perlindungan hukum, terutama dalam hukum perjanjian. Semakin berkembangnya teknologi, memunculkan bentuk perjanjian yang berbasis sistem online, misalnya transaksi pada pemesanan makanan melalui ojek online. Namun adanya layanan pemesanan ojek online dapat menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah pembatalan sepihak oleh pemesan. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pengguna layanan merupakan dapat merugikan pengendara ojek online, hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang sistem transaksi ojek online. maka dari itu mitra pengendara ojek online membutuhkan perlindungan hukum agar tidak mengalami kerugian karena pembatalan sepihak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum dari pemutusan sepihak perjanjian layanan pemesanan makanan ojek online dan perlindungan hukum bagi pengendara ojek online dari kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik ini merupakan perjanjian yang sah dimata hukum, namun pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen merupakan suatu wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi pengendara ojek online namun juga bagi perusahaan penyedia layanan