Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Camat tidak memanggil para pihak menghadap sebelum akta jual beli ditan- datangani oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dan tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi pembeli hak atas tanah dengan bukti akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan Camat selaku PPATS. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatan empirik dan normatif memperlihatkan, bahwa pada umumnya peralihan hak atas tanah tidak pernah dilakukan di hadapan PPATS, karena akta itu hanya ditandata- ngani di hadapan Lurah/Aparat Lurah,walaupun aktanya sendiri ditandata- ngani oleh Camat/PPATS. Terungkap pula bahwa para pihak pun jarang sekali ada yang dipertemukan...
Tanggung jawab Camat selaku PPATS yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh menteri...
Dalam kurun waktu semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar P...
This article aims to find out how the role of PPAT in its authority as a general official under Arti...
The aim of this study is to legal consequnces of making the deed of sale and purchase of land not in...
The general office of the Land Deed Making Official who is authorized to make deeds regarding land, ...
ABSTRACT By carrying out a sale and purchase before the PPAT, the conditions are bright (not a ...
AbstrakPenelitian yang diterapkan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berarti m...
Certainty, order and legal protection require, among other things, in the life of public relations r...
PPAT selaku pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembuatan akta jual beli sudah ...
Dalam melaksanakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu tata cara...
Deed official Land Builders (PPAT) as the competent public authority to make the deeds of the land m...
Kesadaran hukum masyarakat dalam pemindahan hak atas tanah dengan menggunakan akta PPAT mempunyai ar...
Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perat...
Tujuan penelitian dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktek pembuatan akta ta...
Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan tahap pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh ...
Tanggung jawab Camat selaku PPATS yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh menteri...
Dalam kurun waktu semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar P...
This article aims to find out how the role of PPAT in its authority as a general official under Arti...
The aim of this study is to legal consequnces of making the deed of sale and purchase of land not in...
The general office of the Land Deed Making Official who is authorized to make deeds regarding land, ...
ABSTRACT By carrying out a sale and purchase before the PPAT, the conditions are bright (not a ...
AbstrakPenelitian yang diterapkan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berarti m...
Certainty, order and legal protection require, among other things, in the life of public relations r...
PPAT selaku pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembuatan akta jual beli sudah ...
Dalam melaksanakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu tata cara...
Deed official Land Builders (PPAT) as the competent public authority to make the deeds of the land m...
Kesadaran hukum masyarakat dalam pemindahan hak atas tanah dengan menggunakan akta PPAT mempunyai ar...
Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perat...
Tujuan penelitian dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktek pembuatan akta ta...
Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan tahap pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh ...
Tanggung jawab Camat selaku PPATS yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh menteri...
Dalam kurun waktu semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar P...
This article aims to find out how the role of PPAT in its authority as a general official under Arti...