PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI MELALUI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PIHAK PEMERINTAH DAN SWASTA

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap TKI Melalui Pelaksana Penempatan TKI di Luar Negeri Oleh Pihak Pemerintah dan Swasta, dengan latar belakang permasalahan bagaimana aspek-aspek perlindungan hukum terhadap TKI melalui Pelaksana Penempatan TKI di luar negeri oleh pihak Pemerintah dan Swasta. Penulis angkat untuk mengetahui bagaimana aspek-aspek perlindungan hukum terhadap TKI, hak dan kewajiban TKI dan para pihak terkait dengan pengiriman dan/atau penempatan TKI keluar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan, dan dengan cara menginventarisir dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tertier serta studi lapangan yang ditujukan kepada instansi yang terkait. Hasil penelitian terkait dengan latar belakang dalam skripsi ini adalah bahwa aspek perlindungan hukum TKI di luar negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dilaksanakan mulai pada masa pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Perlindungan hukum dimaksud terdiri dari aspek perlindungan hukum administrasi, aspek perlindungan hukum pidana dan aspek perlindungan hukum perdata. Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang ada adalah perlunya upaya sosialisasi dan sinergitas yang lebih maksimal dari pemerintah dan/atau semua pihak terkait pengiriman TKI keluar negeri terhadap hak dan kewajiban hukum TKI di luar negeri, guna menghindari dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penempatan TKI keluar negeri mengingat sebagian besar kasus yang menimpa TKI terjadi berawal dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman TKI atas prosedur dan mekanisme yang berlaku serta profesionalitas pelaksana penempatan TKI di luar negeri Key word : Tenaga Kerja Indonesia (TKI),aspek-aspek, luar neger