ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR: (0181/PDT.G/2017/PA.PBR) MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM BERPOLIGAMI

ABSTRAK Penelitian ini berjudul analisi hukum islam terhadap putusan pengadilan agama pekanbaru nomor : (0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr). mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami. Perkara ini terjadi bermula dari adanya laporan dari pihak ke ketiga kepada pemohon yang mengaku sebagai pihak keluarga dari istri pertama si termohon I. Dan dari laporan tersebut diketahuinya bahwa status tergugat yang ternyata menikah untuk kedua kalinya dengan termohon II ternyata menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan istri prtamanya. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan untuk berpoligami, yang mengakibatkan pekawinan poligami tersebut dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebut menjadi latar belakang penulis untuk dijadikan penulisan skripsi ini. Untuk mengetahuai pembatalan perkawinan tersebut maka ada tiga hal poin yang menjadi fokus dalam permasalahan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana putusan prosedur hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami, bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan perkawinan, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam berpoligami tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum nomatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Apabila dilihat dari sifat pendekatannya maka termasuk penelitian deskriptif. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita terbatas dan tidak mengaharusan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan situasi apapun. Ketentuan poligami diatur didalam al-Qur’an surat An-Nisa (4) ayat 3, dan juga diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. untuk melakukan poligami calon mempelai harus memenuhi syarat poligami tersebut yang ditetapkan oleh kompilasi hukum Islam yang belaku di Indonesia tepatnya didalam pasal 56 dan 57. Kesimpulan dari penelitian ini baik dengan analisis hukum Islam maupun hukum positif dapat disimpulkan, bahwa dalam proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor : (0181/PDT.G/2017/PA.PBR). dinyatakan oleh hakim perkawinan tersebut resmi dibatalkan. Secara garis besar perkawinan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan kemaslahatan yakni menimalisir kemudorotan. Akibat dari pembatalan tersebut, maka perkawinan poligami yang dilakukan oleh termohon I dan termohon II secara resmi dibatalkan oleh hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru dan pernikahan poligami tersebut dinyatan tidak ada lagi hubungan suami isteri yang berlaku didalam hubungan poligami mereka tersebut. Kata Kunci : Pembatalan, Perkawinan, Poligami, Pemalsuan Identita