Problematika Talak pada Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Talak berasal dari Bahasa Arab, yaitu Thallaq. Secara etimologi ia berarti melepaskan dan menghilangkan ikatan. Sedangkan secara terminology ia berarti Menghilangkan ikatan pernikahan pada saat sekarang atau akan datang dengan kata tertentu atau yang semakna dengannya. Permasalahan dalam tesis ini adalah: Pertama, bagaimana bentuk pelaksanaan talak pada Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam. kedua, bagaimana urgensi talak pada Pengadailan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, bagaimana istinbath hukum Islam tentang talak pada Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Maksudnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai problematika talak pada Pengadilan Agama. Penelitian ini adalah berbentuk penelitian pustakaan (Library Reseach )yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan (buku-buku, literatur dan bahan pustaka ) yang berkaitan dengan topik pembahasan. karena penelitian ini kepustakaan maka data yang diperoleh dari data sekunder. Data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Talak yang sah menurut hukum Islam adalah talak yang dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama bukan talak yang dilaksanakan di luar Pengadilan. Meskipun talak yang dilaksanakan diluar pengadialan dianggap sah menurut agama Islam, tapi secara hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dianggap sah. Karena didalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim memutuskan bahwa pasangan suami istri resmi bercerai dan dibuktikan dengan akta perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini adalah mengenai problematika talak pada Pengadilan Agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. pengadilan memiliki wewenang relative pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan Akta Cerai. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Agama, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah, karena perkawinan yang dilakukan tercatat dan seharusnya berdasarkan perjanjian atau ikrar talak yang ada maka perceraian harus tercatat pula. Perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama dianggap tidak pernah terjadi dan dalam status perkawinannya masih resmi sebagai suami isteri hingga pasangan suami isteri itu mendapftarkan perceraiannya di Pengadilan Agama. Meskipun secara hukum Islam pasangan suami isteri telah dianggap bercerai