KONSEPSI RUJUK MENURUT FIQIH SYAFI’I Studi Komparatif Hak Istri Dalam Rujuk Pada Pasal 164 dan 165 KHI

Secara keseluruhan yang penulis maksudkan dari judul tesis ini adalah menentukan konsep rujuk dalam fiqih imam syafi’i studi komparatif hak istri dalam rujuk pada pasal 164-165 KHI. Hukum Islam secara umum mengatur bahwa suami memiliki hak prioritas untuk merujuki istrinya selama dalam masa iddah thalak raj’i tanpa mempertimbangkan setuju atau tidaknya istri, dengan syarat bahwa kehendak rujuk suami tersebut dilandasi dengan maksud kebaikan. Tegasnya persetujuan istri dalam menerima kehendak rujuk suaminya di dalam hukum Islam sama sekali tidak diperhitungkan. Sementara itu di dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa istri diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya. Bahkan lebih tegas lagi dalam salah satu pasalnya dinyatakan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Beberapa pasal di dalam buku Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang mengatur tentang masalah rujuk di atas tidak disertai dengan penjelasannya. Sehingga jika tidak dianalisa secara mendalam dapat menimbulkan kesalahan dalam menginterpretasikannya. Untuk menemukan jawaban dari persoalan ini, penulis menuangkan dalam suatu karya tulis dengan menggunakan metode pengumpulan data “library research” yaitu penelitian kepustakaan dengan membaca dan membahas literaturliteratur yang berkenaan dengan permasalahan ini. Di samping itu di dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode pemikiran deduktif, induktif dan komparatif. Setelah membahas dan menganalisa kedua unsur yang berbeda di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa aturan-aturan rujuk yang dimuat di dalam buku Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya persetujuan (ridha ) istri sebagai syarat sah rujuk dipandang “boleh” dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pendapat penulis ini beralasan kepada aturan-aturan hukum Islam itu sendiri yang selalu mengutamakan kemaslahatan dalam setiap perbuatan dan menghindarkan kemudharatan yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Adanya hak yang diberikan kepada istri untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya bukan berarti menghilangkan hak prioritas suami. Namun pemberian hak tersebut diutamakan untuk menjaga keutuhan dan keserasian rumah tangga setelah dilangsungkannya rujuk serta menghindarkan sikap sewenang-wenang suami terhadap istrinya. Atas dasar itulah Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengatur bahwa istri diberikan hak untuk menyatakan keberatan atas kehendak rujuk suaminya. vii Sehingga bila istri dapat membuktikan bahwa rujuk suaminya tersebut akan dapat menimbulkan kemudharatan terhadap dirinya, maka ia bisa mengajukan keberatannya di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh negara dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN ). Dengan demikian penulis berpendapat bahwa tidak dapat dikatakan “nusyuz” bagi istri yang mengajukan keberatan atas kehendak rujuk suaminya, dengan syarat ia bisa membuktikan bahwa rujuk suaminya tersebut akan dapat menimbulkan kemudharatan atas dirinya, sehingga ia tetap berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya itu