HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI RIAU DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Pluralitas agama menjadi mozaik kehidupan yang indah. Di sisi lain, kemajemukan menyimpan potensi disharmonisasi dan konflik. Berbagai konflik sosial bernuansa agama terjadi di beberapa wilayah di tanah air yang berdampak kepada integrasi bangsa, termasuk di Riau. Masih ditemukan permasalahan krusial yang dihadapi misalnya pendirian rumah ibadah menyalahi aturan izin pendirian rumah ibadah. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bersama Dua Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Permasalahan terletak pada dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang, disahkan oleh lurah/kepala desa. Bagi kaum muslimin hal ini terkait dengan akidah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research ). Lokasinya di Provinsi Riau. Wilayah penelitian ini meliputi; Kota Dumai, Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu. Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu pertama, sumber data primer adalah tokoh-tokoh umat beragama dari lima agama. Kedua, sumber data sekunder diperoleh dari kitab dan buku-buku, Siyasah Islam, jurnal dan dokumen. Data diperoleh dengan obersevasi dan wawancara, lalu disusun secara sistematis, dianalisis dengan metode Deduktif, Deskriptif dan Analisa isi. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa banyak nash yang mengatur hubungan antara muslim dengan nonmuslim. Nash-nash tersebut melahirkan beberapa prinsip, yaitu; Islam sebagai Satu-satunya Agama di sisi Allah; Tidak Ada Paksaan Beragama; Persamaan Kemanusiaan; Pertanggung Jawaban Individu; Mengutamakan Dialog; Mencari Titik Temu; dan Prinsip Perang sebagai Solusi Terakhir. Kaidah fikih asasi yang dirumuskan mengenai hal ini, antara lain; 1) pada dasarnya hubungan eksternal bagi umat Islam dilandasi dengan prinsip perang; 2) pada dasarnya hubungan eksternal bagi umat Islam dilandasi dengan prinsip perdamaian. Terkait aturan izin pendirian rumah ibadah (IMB )mensyaratkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang. Oleh kaum muslimin, dukungan tersebut diyakini bertentangan dengan akidah Islam. Masyarakat muslim di Riau tidak dilarang memberikan dukungan pendirian rumah ibadah nonmuslim pada wilayah dan komunitas yang layak, berdasarkan regulasi yang dibuat oleh Negara. Namun memberikan bantuan langsung bagi pendiriah rumah ibadah nonmuslim seperti memberikan tanah (bahkan menjualkan tanah kepada mereka ), bergotong royong membangunnya, memberikan bantuan material dan sebagainya, hukumnya tetap haram. Secara politis, toleransi berlebihan telah membuat umat islam mayoritas dari non muslim minoritas