ANALISIS PENIADAAN HAKAM PIHAK KELUARGA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)

Didalam Al- Qur’an menjelaskan apabila suami istri yang bersengketa atau bertengkar harus didamaikan oleh hakamain yang masing-masing berasal dari pihak suam istri sebagai juru damai antara keduanya. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa hakam itu harus dari pihak keluarga yang bersengketa. Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2). filosofinya keluarga lebih mengetahui seluk-beluk permasalahan yang terjadi dalam suami istri yang bersengketa dan hakam dari pihak keluarga dianggap orang yang paling menginginkan tercapainya perdamaian antara suami istri yang bersengketa tersebut. di Pengadilan Agama Pekanbaru sedikit berbeda mekanismenya dalam menempuh upaya perdamaian tersebut. Bagi siapa pun yang beracara perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru harus mengikuti peraturan yang telah ditetap pengadilan. Sehingga Peniadaan fungsi Hakam dalam menyelasaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak mengangkat hakam yang berasal dari keluarga. Rumusan masalah penulis angkat dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peniadaan hakam pihak keluarga dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq, dan apa saja faktor penghambat peniadaan fungsi hakam dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam peniadaan hakam pihak keluarga dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq, dan apa saja faktor penghambat peniadaan fungsi hakam dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitia lapangan (field research), yang berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim yang menangani sengketa rumah tangga. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Peniadaan Hakam pihak keluarga di Pengadilan Agama Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang Hakim. Teknik penarikan sampel yang dilakukan yaitu dengan cara Random Sampling. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen atau bahan pustaka, kemudian di kumpulkan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peniadaan hakam pihak keluarga dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama bukan berarti pihak pengadilan meniadakan hakam dari pihak keluarga seperti dijelaskan dalam surat An- Nisa’ ayat 35 sebagai pihak yang mendamaikan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (2), dan sebagian ulama fiqih. Melainkan pihak pengadilan hanya mengikuti sistem yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, yang dimana dalam proses mediasi ini dilakukan oleh mediator yang bersertifikat, jadi secara tidak langsung dengan sistem mediasi yang dilakukan oleh mediator ini terjalankan fungsi hakam sebagai pendamai pihak yang bersengketa. Mediasi di Pengadilan ini adalah salah satu produk dari hukum Islam. Karena secara historis mediasi yang dikembangkan dalam peraturan ini merupakan eksistensi penyelesaian sengketa yang sudah banyak dipraktekkan di dalam hukum Islam. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang tetap hidup dalam masyarakat, merupakan ajaran dan keyakinan Islam. Adapun faktor penghambat peniadaan fungsi hakam/ juru damai/ mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq antara lain, karena Tidak Hadirnya Pihak Tergugat Pada Persidangan, Kurang Bersungguh-sungguhnya Para Pihak Untuk Melaksanakan Mediasi, Perkara Perceraian Umumnya Berkaitan dengan Perasaan Sehingga Sangat Sulit untuk Didamaikan, Tingkat Perselisihan Yang Tinggi, Pengaruh Eksternal atau orang lain ( Pihak Ketiga )