AKIBAT HUKUM PENOLAKKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG YANG TELAH MENCABUT KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG

ABSTRAK Peraturan Pemerintaah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan suatu produk hukum yang kedudukannya sejajar dengan Undang-Undang. Perpu di tetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan selanjutnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disetujui atau ditolak oleh DPR. Apabila sebuah Perpu yang ditetapkan telah mencabut sebuah Undang-Undang, kemudian Perpu tersebut ditolak oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang. Maka timbul permasalahan tentang bagaimana akibat hukum dari penolakan Perpu tersebut, apakah akan terjadi kekosongan hukum. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menjawab studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menemukan hasil bahwa Perpu yang dicabut tidak akan menimbulkan terjadinya kekosongan hukum, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa Perpu yang dicabut harus dibuat RUU pencabutan Perpu yang juga mengatur akibat dari pencabutan Perpu. RUU bisa saja menyatakan Undang-Undang lama berlaku kembali. Atau walaupun RUU tidak menyatakan Undang-Undang lama berlaku kembali tetapi Undang-Undang akan berlaku secara otomatis karena asas Peraturan yang dicabut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah mencabut Peraturan lainya. Begitu pula dengan Perpu yang dicabut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah mencabut Undang-Undang sebelumnya, yang berarti bahwa Undang-Undang lama tetap ada dan berlaku