Efektifitas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Nikah Yang Berlaku Pada Kementerian Agama RI (Implementasi Biaya Pelayanan Nikah dan Pencitraan di KUA Kec. Tampan )

PP Nomor 48 tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi PP Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, telah resmi diberlakukan sejak juli 2014. PP itu merupakan titik kulminasi mengakhiri polemik seputar biaya nikah yang telah menjerumuskan KUA ke dalam kubangan tuduhan korupsi akibat maraknya gratifikasi dan pungli dalam pelayanan nikah. Apakah pemberlakuan regulasi baru itu telah benar-benar efektif dalam implementasinya. Untuk menjawab itu perlu dilakukan penelitian secara spesifik di KUA. Dengan mengambil setting KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, penelitian dilakukan untuk memotret secara deskriptif kualitatif mengenai implementasi PP tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas implementasi Peraturan baru Biaya Nikah berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2015, mengetahui aspek-aspek keunggulan atau manfaat dalam penerapannya, mengetahui aspek-aspek kendala atau problematikanya, serta untuk mengetahui efektifitas dari implementasi PP Nomor 19 tahun 2015 dalam membangun citra positif (image building ) di KUA. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kecamatan Tampan sebagai daerah contoh (cluster)di Kota Pekanbaru. Populasi penelitian ini adalah Kepala KUA , Pegawai KUA, calon pengantin yang mendaftar, keluarga calon pengantin, dan seluruh masyarakat Kecamatan Tampan yang pernah mendapatkan pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tampan. Sampel penelitian ini ditetapkan dengan cara purposive sampling. Secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui key informan dan informan, dalam penelitian ini yang menjadi key informannya adalah Kepala KUA Kecamataan Tampan dan yang menjadi informan adalah calon pengantin atau masyarakat yang menerima pelayanan. Data sekunder diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain; profil KUA, dokumen-dokumen yang terkait Implementasi PP nomor 19 Tahun 2015 dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan pula melalui wawancara dengan responden. Dalam penelitian Tesis ini, terungkap bahwa implementasi PP tersebut, terdapat sejumlah manfaat atau fungsi yang meliputi : Fungsi perlindungan hukum, pembangun citra positif KUA, keadilan dan Singkronisasi. Namun demikian juga ditemukan serangkaian kendala yang berupa : calon pengantin mengeluhkan lama antrian setor tunai ke bank (mestinya bisa via transfer atau e- banking ), kesulitan keuangan operasional Penghulu, Kesulitan keuangan operasional KUA, tidak sepenuhnya menghilangkan citra buruk KUA, belum xii mengcover seluruh kegiatan pelayanan KUA, dan besarnya biaya penyelenggaraan kursus catin dan kursus pra nikah. Mengenai tingkat kepuasan publik pada penelitian ini didapat angka 55 % menyatakan cukup puas, 26,11 % menyatakan sangat puas dan hanya 16,67 % yang menyatakan tidak puas. Meskipun kecil, ketidakpuasan publik ini perlu diantisipasi guna mengeliminir sekecil apapun potensi yang dapat menjadi amunisi bagi perburukan citra KUA. Dalam hal efektivitasnya, terbagi dalam dua aspek. Pertama, dalam aspek menciptakan clean gavernment dengan melepaskan KUA dari praktik gratifikasi dan pungli, sudah cukup efektif. Kedua, dalam aspek membangun image positif (image building ) belum sepenuhnya efektif. Sebab, masih ada beberapa hal yang menyisakan potensi tuduhan negatif pada KUA. Diantaranya adalah kurang komprehensifkaan peraturan biaya menyangkut semua pelayanan di KUA yang tidak semata hanya pelayanan nikah. Disamping itu, belum efektifnya pencairan PNBP untuk transport dan tunjangan profesi penghulu, berpeluang memudarkan integritas penghulu dan staf di KUA. Demikian pula menyangkut keterlibatan oknum RT/masyarakat dalam pelayanan nikah, memungkinkan munculnya pungutan di luar ketentuan dalam PP tersebut. Dengan demikian perlu diupayakan lahirnya peraturan tentang biaya pelayanan KUA secara komprehensif, membangun sistem pengelolaan PNBP yang menjamin kelancaran pencairan atau ditopang adanya dana uang muka. Demikian pula upaya yang serius dalam menegaskan peraturan tentang pengurusan pernikahan termasuk hal yang sangat urgen untuk menghindari munculnya gratifikasi atau pungli yang berimbas pada KUA yang telah berusaha bersih dalam pelayanan nikah dari praktik yang dapat dinilai gratifikasi dan pungli