PROSEDUR POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI KELANTAN 2002)

ABSTRAK Skripsi ini bejudul “PROSEDUR POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI KELANTAN 2002)”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan prosedur poligami di Indonesia dan Malaysia. Dalam Islam tidaklah mengharamkan praktek poligami itu karena menikah lebih dari seorang isteri itu mempunyai banyak kebaikan dan kemaslahatan dalam masyarakat terutamanya menyelesaikan beberapa perkara. Melalui surah an-Nisa ayat 3. Poligami tidak dibenarkan secara wewenangnya tanpa batasan dan syarat tertentu yaitu dengan berkahwin seberapa ramai isteri yang disukai sama ada bertujuan ekonomi maupun politik sebagaimana dipraktekkan di zaman masyarakat Jahiliyyah. Bagi memastikan hal berkaitan poligami ini di lakukan dengan benar Negara telah mengatur undang-undang yang berkaitan dengan poligami bagi menjaga hak Isteri-Isteri agar tidak tertindah. Di Negara Indonesia terdapat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang perkahwinan dalam pasal 3 sehingga 5 tentang poligami dan di Malaysia terdapat Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 dalam seksyen 23 mengenai poligami. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa saja prosedur poligami yang berlaku di kedua Negara Indonesia dan Malaysia. Apakah sanksi berlakunya poligami di luar pengadilan Agama di Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data yang terkumpul bersumber dari data primier yaitu dari buku-buku bacaan yang berkatan undang-undang bagi kedua-dua Negara, data sekunder yaitu dari peneliti peroleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berkaitan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti dan data tersier yaitu kamus bahasa. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komperatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia izin poligami isteri lebih diutamakan jika suami yang hendak berpoligami kemudian setelah mendapat izin isteri selanjutnya harus mendapatkan izin Pengadilan Agama baru Pengadilan akan memeriksa permohonan poligami tersebut. Sedangkan di Kelantan Malaysia izin mahkamah Syariah yang paling diutamakan hal ini ditujukan agar seseorang yang ingin berpoligami tidak melakukan perkahwinan di luar mahkamah dan jika seseorang melanggarnya akan di kenakan denda dibawah seksyen 124