PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 PASAL 10 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK Pemotongan sapi betina produktif di Kota Pekanbaru merupakan suatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Ternak sapi betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Namun hal tersebut ingin dilihat pada kenyataannya yang terjadi pada RPH Kota Pekanbaru, apakah pelarangan pemotongan sapi betina produktif telah terimplementasi atau terlaksanakan dengan baik, di RPH maupun pada pemahaman masyarakat. Ada beberapa alasan yang dapat melatarbelakangi pemotongan sapi betina produktif diantaranya adalah sapi betina lebih murah dibandingkan dengan sapi jantan dan permintaan pasar yang cukup tinggi, terlebih pada kota-kota besar seperti halnya kota pekanbaru. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk sebagai kota yang tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi yang meningkat tiap tahunnya, tergambar dari jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 1.046.566 jiwa hingga 2017 sebesar 1.091.088. Bertambahnya penduduk maka kebutuhan pokok masyarakatpun akan meningkat, seperti kebutuhan pada konsumsi daging sapi sepanjang tahun 2017 tercatat sebesar 2.256.566 kg. Pihak RPH pun telah mensosialisasikan mengenai pelarangan tersebut namun pada kenyataanya tetap dapat terjadi pemalsuan syarta bolehnya sapi betina produktif dipotong. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ayat 10 tentang pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina produktif dan apa penyebab sehingga masih dilakukan pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru dari perspektif pihak RPH. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosialis dan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan secara Wawancara, diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru cukup terlaksana di RPH kota Pekanbaru yaitu terdapat 582 ekor pemotongan sapi betina produktif pada tahun 2017 sementara pada tahun 2018 pemotongan sapi betina produktif berjumblah 112 ekor, dan pada tahun 2017 ada 15 ekor penolakan pihak RPH terhadap pemotongan sapi betina produktif sementara pada tahun 2018 hanya 5 ekor penolakan hal ini berarti masyrakat terutama pemilik ternak sapi sudah menyadari akan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah begitu juga dengan pihak RPH yang berusaha melaksanakan peraturan pemerintah dengan baik dan benar