PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA KLAS II B BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

ABSTRAK Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Riau. Dalam rangka untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu setiap Lembaga Pemasyaraktan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kenyataan yang terjadi di lapangan tidak berbanding lurus dengan peraturan yang telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam peraturan pemerintah. Adapun Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyaraktan Klas II B Bangkinang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bangkinang dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan belum terlaksana, disebabkan oleh kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyaraktan Klas II B Bangkinang, yakni masa hukuman narapidana anak bervariasi, anggaran hak pendidikan tidak ada, kurangnya fasilitas pendidikan, tidak adanya program dan MoU kerjasama dengan Dinas Pendidikan