Perlindungan hukum kebebasan berpendapat melalui media internet berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia

Berkenaan dengan kajian tentang perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Dalam penelitian normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan pelaksanaan perlindungan atas kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM. Untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini maka penulis mengambil data pada pendapat-pendapat para ahli dan perundang-undangan yang berlaku. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui, (a) Bentuk kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan bentuk kebebasan berpendapat. Namun dari ketentuan pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut dapat dipahami, bahwa penggunaan media sosial dan internet sebagai media informasi dan transaksi elektronik, tidak dibenarkan melanggar hukum dan undang-undang, tetapi tidak ada rincian bentuk dari kebebasan berpendapat yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.. (b) Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Dari beberapa kasus yang terjadi melalui media elektronik dapat dikatakan, bahwa menyampaikan pendapat di media sosial atau media elektronik tidak mendapat perlindungan yang tegas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu orang tidak mempunyai kebebasan berpendapat melalui media sosial dan elektronik karena tidak dilindungi oleh undang-undang