Urgensi Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah (Studi Kasus Pasangan Nikah Sirri di Wilayah Hukum Kecamatan Marpoyan Damai)

Terjadi interpretasi yang berbeda di kalangan para ahli hukum terkait dengan regulasi pencatatan nikah sejak munculnya UU No. 1 Tahun 1974. Ada yang berpendapat bahwa pencatatan tujuannya hanyalah untuk kepentingan administratif, tapi ada juga yang berpendapat sebagai penetu keabsahan sebuah pernkahan. Terlepas dari diskursus itu, apa sebenarnya urgensi pencatatan perkawinan ini jika ditinjau dari tujuan pensyariatan (Maqashid al-Syari’ah ) sebuah hukum? Itulah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan antara penelitian kepustakaan (library research ) dan lapangan (field research ). Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaku nikah sirri, baik laki-laki, maupun perempuan di wilayah hukum Kecamatan Marpoyan Damai, yang dituangkan secara kualitatif. Objek penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, karena objek penelitian diambil berdasarkan tujuan penelitian dan tidak dilakukan secara acak ataupun secara keseluruhan, tapi hanya menjadikan beberapa objek saja untuk dijadikan sebagai sampel. Hal ini dianggap cukup sebagai representasi apa yang dialami oleh pelaku nikah yang tidak tercatat. Sumber utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden yaitu pelaku nikah sirri di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian, seperti: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI ), serta buku-buku tentang Maqashid al-Syari’ah. Sedangkan data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini adalah: pertama, konsep pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan formiil sahnya perkawinan, sehingga pencatatan tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan. Kedua, tinjauan Maqashid al-Syari’ah terhadap urgensi pencatatan perkawinan, bahwa keberadaan pencatatan perkawinan adalah sebagai perlindungan terhadap kekhawatiran dari adanya tindakan curang antara dua orang yang bertransaksi. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariat (Maqashid al-Syari’ah ) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Ketiga, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah: (1 )karena orang tua kedua salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka, bukan pilhan anaknya sendiri. (2)karena adanya hubungan terlarang. (3)karena belum memiliki anak. (4)karena masih di bawah umur. (5)karena ketika itu tidak ada biaya untuk mencatatkan pernikahan secara resmi. (6)karena faktor waktu yang mendesak