PENGELOLAAN BADAN PENYELEANGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PEKANBARU DARI PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH

ABSTRAK AINUN AMELYA (2019) : Pengelolaan Badan Penyeleanggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru. BPJS (Badan Penyelenggara Jamian Sosial) Kesehatan Pekanbaru dibentuk sebagai salah satu tanggungjawab negara terhadap rakyatnya atas kesehatan. Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu tanggungjawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakatnya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yang dilatar belakangi adanya kejanggalan pada mekanisme pengelolaan BPJS Kesehatan dimana adanya perbedaan besaran iuran dan pengalokasiannya sehingga menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan BPJS kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan BPJS Kesehatan Pekanbaru dan bagaimana Presfektif Fiqh Muamalah terhadap Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kota Pekanbaru, yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan Peakanabru dan obek penelitian ini adalah pengelolaan yang diterapan oleh BPJS Kesehetan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BPJS kesehatan sebanyak 54 orang dan masyarakat Pekanbaru yang erdapaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Sedangakn yang menjadi sample pada penelitian ini 12 orang pihak BPJS Kesehatan dan 15 orang peserta BPJS Kesehatan, dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan menyesuaikan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder denagn menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya, sedangkan untuk pengolahan data digunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian hasil penelitian ini adalah dalam prakteknya pengelolaan BPJS kesehatan menjadikan sistem gotong royong, manfaat dan keadilan sebagai pedomannya, dimana seluruh peserta dikenakan iuran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta, kecuali untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, namun dalam BPJS ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah yaitu adanya Gambling, Gharar, dan Riba, namun ketika dilihat dari aspek maqahsid syariah kontemporer yang lebih mengedepankan kemaslahatan sosial dibandingkan kemaslahatan individu maka menjadi anggota BPJS adalah boleh dengan pertimbangan darurat