Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI ) Dalam Sistem Peraturan Perundangan (Kajian Fiqh Siyasah).

Di antara lembaga yang berperan menggerakkan perekonomian syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN ). DSN adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Di antara tugasnya adalah mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan peraturan yang dikeluarkan instansi yang berwenang bagi beroperasinya perekonomian syariah dan fatwa tersebut mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS )untuk mengawasi pelaksanaan prinsip syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa muncul sebagai jawaban pertanyaan terhadap kasus hukum syariat yang ditanyakan penanya, dimana yang memberikan jawaban disebut mufti, sedang bertanya disebut mustafti, dan perbuatan yang dilakukan oleh yang bertanya disebut dengan istifta. Adapun fatwa DSN adalah fatwa yang dijawab dan dikeluarkan secara kolektif oleh Mufti pada lembaga Dewan Syariah Nasional MUI tentang perekonomian syariah di Indonesi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya sampai Juni tahun 2011 setidaknya 43 fatwa yang dijadikan dasar operasional industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa masih banyak fatwa yang belum diserap menjadi regulasi, terutama fatwa yang dikeluarkan sebelum munculnya Undang Undang Perbankan Syariah. Berdasarkan kondisi tersebut penulis mencoba mengkaji bagaimana kriteria penyerapan fatwa DSN untuk diregulasi oleh Bank Indonesia sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi kemajuan lembaga Keuangan Syariah dan Industri Keuangan Non Syariah, dan bagaimana eksistensi fatwa DSN dalam sistem hukum Indonesia. Fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2015tidak kurang dari 96 fatwa yang dihasilkan; yang terdiri dari 11 (sebelas ) jenis/tema seperti: Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Perasuransian Syariah, Akuntansi Syariah, Pegadaian Syariah, Pembiayaan Syariah, Multi Level Marketing Syariah, Penjaminan Syariah, Komoditas Syariah, Properti Syariah dan Pensiunan Syariah. Mengingat banyaknya fatwa yang akan dianalisis maka diaplikasikan teknik Proportional Stratified Random Sampling untuk mendapatkan prosentase penyerapan fatwa ke dalam regulasi. Dengan cara demikian dari 30% random sampling maka ditemukan 32 fatwa. Berdasarkan hasil penelitian penulis 32 fatwa tersebut diukur dengan empat kriteria penyerapan fatwa menjadi regulasi. Pertama bahwa fatwa tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan. Kedua, bahwa fatwa diusulkan oleh pihak operator dan regulator. Ketiga, bahwa fatwa menyangkut kepentingan umum. Keempat bahwa fatwa dibuat secara rinci dan mendetail. Data kualitatif yang diungkap dengan teknik random samplingtersebut dianalisis dengan menggunakan modelMiles dan Huberman, yaitu: merangkum data, mendisplay data dan verifikasi, sehingga ditemukan hasil penyerapan sebesar 88% fatwa diserap ke dalam regulasi menjadi peraturan perundangan. Eksistensi fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum Indonesia dimana ia menjadi sumber hukumnya karena telah dinyatakan sebagai ketentuan peraturan yang mengatur, baik bagi perbankan syariah maupun industri keuangan non bank, maka jawabannya vii dalam hal itu dapat diperhatikan pada pasal 8 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena peraturan Bank Indonesia termasuk dalam jenis hierarkhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud yang keberadaannya mengikat secara normatif sebagai sumber hukum untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Di samping itu, fatwa DSN-MUI dalam kontek fiqh siyasah adalah mewujudkan keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat industri perbankan syariah dan industri non bank di Indonesia. Dalam kaitannya dengan politik hukum penulis menggabungkan beberapa teori seperti Teori Reseptio in complexu oleh LWC Van den Berg, Teori Reseptio A Contrario oleh Hazairin, Teori Sosiological Yurisprudence oleh Eugen Erligh, Teori Siyasah Syar’iyah oleh Abdul Wahab Khallaf dan teori Lingkaran Konsentris oleh Tahir Azhari,dimana bersinerji agama, hukum dan negara di Indonesia, serta teori Saudara kembar al-Gazali bahwa negara dan agama bagaikan saudara kembar yang saling merindukan, maka kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjadi mengikat secara normatif, sehingga syariah compliance dapat diimplementasikan dan seperangkat aturan regulasi lainnya baik dari PBI maupun OJK menjadi suatu keniscayaan. Kehadiran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) yang diberi wewenang oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Sebagai konklusi, eksistensi fatwa DSN dalam konteks fiqh siyasah tergambar sebagai sarana pemicu dan pemacu bersinerjinya teori lingkaran konsentris dan saudara kembar ataupun siyasah syar’iyah di negara kesatuan Republik Indonesia yang diwadahi oleh UUD 1945 sebagai konstitusi