KAJIAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN PAJAK DENGAN PANCASILA

Terlaksananya pemungutan pajak, maka masyarakat harus sadar dan patuh dalam membayar pajak yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, dengan demikian maka masyarakat tidak hanya menuntut hak saja, namun sebaliknya ia juga harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat dalam diri seseorang, Namun ketika masyarakat sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut, tetapi tidak dibarengi dengan hak-hak masyarakat, seperti mendapatkan fasilitas yang memadai sebagaimana halnya jalan yang bagus, pelayanan sebagaimana yang diharapkan, fasilitas umum yang kurang memadai dan sebagainya, maka pemerintah tidak melaksanakan sila kelima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum bungan pajak dengan Pancasila. Hal ini dilakukan melalui penelitian ini adalah, bagaimana hubungan pajak dengan Pancasila, dan apakah pajak bersifat memaksa yang harus dibayar oleh masyarakat. normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis mengenai hu pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, hubungan pajak dengan Pancasila dapat dilihat dari Sila Kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka setiap warga negara yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, maka kepada mereka wajib membayar pajak tersebut tanpa kecuali dan tanpa alasan. kewajiban membayar pajak tersebut sudah tertuang dalam UUD Negara RI Tahun 1945, sebagai penjelmaan dari Sila Pancasila, khususnya Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa, pajak yang dibayarkan oleh warga negara adalah dalam rangka untuk meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, dalam bentuk pembangunan dan fasilitas yang dapat dipergunakan untulk masyarakat secara keseluruhan, dan di seluruh wilayah atau daerah yang ada di Indonesia harus dapat merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu Pajak bersifat memaksa yang harus dibayar oleh masyarakat, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Memaksa disini berarti bahwa jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, yang mana syarat subjektif itu adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan syarat objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya, maka seseorang tersebut wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak juga sudah dijelaskan bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka akan ada sanksi administratif maupun sanksi secara pidana