PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN)

Pernikahan Dini akhir akhir ini sangat menarik dibicarakan seiring dengan perubahan zaman , globalosasi informasi saat ini sering mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang korbannya kebanyakan kaum muda.Pro dan kontra pun muncul terhadap pernikahan dini, ada yang mendukung dan ada pula yang tidak mendukungnya. Konsepe pernikahan dini sangat variatif , Namun jika dikaitkan dengan Undang Undang Perkawinan maka yang termasuk dalam pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan pasangan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan dibawah umur 16 tahun bagi wanita. Methode yang digunakan dalam pencarian data adalah gabungan penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Dalam menganalisis data mempergunakan analisis isi (Content analysis) teruatama menganalisis putusan putusan putusan hakin Pengadilan Agama Tembilahan terutama menyangkut putusan perceraian yang disebabkan oleh factor pernikahan dini, sedangkan data kuantitaif hanya dilakukan analisis pada data yang diperoleh dari pengadilan tersebut. Ada hal menarik dalam menncermati beberapa kasus pernikahan dini yang bercerai , substansi alasan perceraiannya pada intinya ada dua bentuk , dimana kedua bentuk ini mempunyai hubungan yang erat. Pertama percekcokan yang terjadi secara terus menerus yang dalam hokum islam dikenal dengan sebutan Syiqaq. Kedua adalah bentuk nusyuz . Pertengakaran/ perkelahian serta nusyus yang dijadikan sebagai alas an dari perceraian, apakah dipicu oleh pihak suami atau istri, sebenarnya tidak hanya dialami oleh pasangan muda , tetapi juga pasanga usia dewasa ( sesuai dengan ketentuan Undang Undang ). Dengan demikian bagi laki laki dan perempuan yang masih dibawah umur dan ingin melansungkan pernikahan karena takut melakukan perzinahan yang disebabkan tidak mampu menolak ransangan seksual yang luar biasa , hendaknya mendapatkan perhatian dan dukungan moral baik dari pihak orang tua maupun pejabat pembuat undang undang. Jangan menjadikan ketiadaan pekerjaan sebagai alas an untuk menunda perkawinan. Demikian juga perundang undangan , jika seandainya perkawinan itu tidak dapat ditunda sampai mencapai usia minimal untuk menikah , maka pengadilan harus memberi dispensasi kawin , sebagai dasar hokum untuk mendapatkan legitimasi perkawinan,tanpa harus mengundur undur waktu , terlebih lagi jika pasangan itu sudah terlebih dahulu hamil