PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

Wahyu Ade Saputra (2017) :Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Bagi Warga Negara Yang Tidak Mampu Dan Korban Bencana Di Kantor-kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat yang lebih memilih pelaksanaan akad nikah dirumah dibandingkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, disamping itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan bahwa angka kemiskinan dikabupaten Pelalawan meningkat dari tahun ketahun. Yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, dan apa kendala dalam pelaksanaannya serta bagaimana pandanagn Hukum Islam tentang pencatatan nikah bagi warga negara yang tidak mampu dan korban bencana. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Kantor-kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 12 Kantor Urusan Agama Kecamatan, tetapi karena jumlah populasinya banyak dan sejenis maka diambil sampel sebanyak 4 Kantor Urusan Agama, yakni KUA Bunut, KUA Pangkalan Kuras, KUA Pangkalan Lesung, dan KUA Ukui. Dengan tekhnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, angket dan studi pustaka. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitatik. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa peraturan ini belum terlaksana dengan baik karena beberapa kendala, diataranya masih ada Kepala Kantor dan Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan yang belum mengetahui bahwa peraturan ini telah di sahkan, adanya kendala dalam pelaksanaanya dan calon pengantin lebih memilih pelaksanaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dibandingakan perikahan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pandangan Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan meski pencatatan perkwainan tidak diatur dalam fikih terdahulu, namun didalamnya terdapat kemaslahatan. Dan mampu secara ekonomi bukanlah syarat mutlak untuk menikah