TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya perkara perceraian dari golongan Ibu Rumah Tangga, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Aparatur Sipil Negara. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diketahui bahwa mereka wajib memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan menjadi tauladan sebagai warga Negara yang baik, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Perceraian yang terjadi selama tahun 2017 sebanyak 1867 kasus, dan selama tahun 2018 sebanyak 2101 kasus. Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara selama tahun 2017-2018 tercatat sekitar 362 perkara, terdiri dari 251 cerai gugat dan 111 cerai talak. Masalah dalam penelitian ini adalah alasan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru, pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian bagi ASN dan tinjauan Hukum Islam terhadap alasan perceraian bagi ASN di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yang berlokasi di Pengadilam Agama Pekanbaru beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 396 populasi yaitu 29 hakim, 13 panitera dan 362 putusan. Dan sampel sebanyak 10% yaitu sebanyak 40 terdiri dari 3 hakim, 1 panitera dan 36 putusan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru antara lain salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Melanggar sighat taklik taklak yaitu pada poin kedua yang berbunyi tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, maksudnya bahwa suami lalai dari tanggung jawabnya memberi nafkah kepada istri. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara adalah berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan perundang-undangan yang berlaku. Alasan perceraian Aparatur Sipil Negara di Tinjauan dari Hukum Islam. Perceraian diperbolehkan dikarenakan alasan tersebut menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga bagi suami dan isteri, bahkan memudharatkan kepada anaknya. Dalam Islam kemudharatan itu harus dihilangkan, walaupun talak itu dilarang di ucapkan dalam Islam namun jika rumah tangga itu dipertahankan juga dan menimbulkan kemudaratan maka perceraian adalah langkah terakhirnya