PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DALAM BENTUK USAHA OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

Pajak air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk digunakan pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat serta peribadatan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah yang kewenangan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, mengingat penerimaan pajak air tanah masih belum optimal dan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan pemungutan tidak terimplementasi sepenuhnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dalam bentuk usaha oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah serta upayanya. Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala bidang pendataan bidang pajak, Kepala bidang pembukuan bidang pajak, para wajib pajak yang terdaftar di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi kendala utama dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Indragiri Hilir yakni masih ada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak air tanah dan rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir untuk membayar pajak air tanah serta tidak adanya water meter (alat pengukur penggunaan/pemanfaatan air) yang menyulitkan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menghitung penggunaan air tanah oleh wajib pajak. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu hendaknya pemerintah segera melakukan sosialisasi khusus tentang pajak air tanah dengan melibatkan ahli hukum untuk menjelaskan sanksi atau denda yang didapat bila melakukan pelanggaran dan memberi anggaran dana untuk penyediaan alat meteran air tersebut serta secepatnya melakukan pendataan ulang obyek dan subyek yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak air tanah karena masih banyak jenis usaha lain yang juga menggunakan air tanah untuk mendukung kegiatan usahanya guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir