ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TASIK SERAI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

Skripsi ini berjudul: ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARAN (BPD) DI DESA TASIK SERAI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS. Konsekuensi dari implementasi otonomi daerah, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur organisasi penyelenggaraan pemerintahaan desa yang jauh berbeda dibandingkan dari sebelumnya. Yaitu lahirnya organisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan mampu memberikan dinamika serta suasana yang lebih demokratis, otonom, independen dalam pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dampak khususnya adalah diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih berdaya guna dan dapat menegakkan otonomi daerah lebih efektif dan efisien. Menurut PP No. 72 tahun 2005, serta Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 bahwa BPD adalah badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11(sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Tasik Serai Kecamatan Pingir Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena lokasinya mudah dijangkau oleh penulis. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara, seperti: wawancara, observasi, serta riset pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti. Di Desa Tasik Serai dalam pelaksanaan fungsinya belum berjalan dengan optimal. Sebagai badan perwakilan dari penduduk desa, BPD diharapkan mampu memberikan dinamika serta suasana yang lebih demokratis, otonom, independen dalam pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dampak khususnya adalah diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih berdaya guna dan dapat menegakkan otonomi daerah lebih efektif dan efisien. Kata kunci : Fungsi, Peran, Badan Permusyawaratan Des