PELAKSANAAN ASURANSI JIWA TERHADAP NELAYAN DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RESIKO KEPADA NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

Peningkatan kedaulatan pangan mensyaratkan perlindungan dan kesejahteraan pelaku utama ketahanan pangan, yakni nelayan. Peningkatan kesejahteraan akan mendorong peningkatan produksi secara berkelanjutan. Upaya nelayan untuk meningkatkan taraf hidup dihadapkan pada kendala dan karakteristik usaha penangkapan yang tergantung musim, gangguan cuaca, serta gelombang laut, sehingga mengandung resiko terjadinya kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik maupun kematian. Berdasarkan hal tersebut, sebagai wujud kepedulian negara untuk mensejahterakan nelayan, telah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemeberdayaan nelayan,pembudi daya ikan dan petambak garam. Salah satunya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan maupun keluarganya adalah melalui kegiatan pemberian Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) yang telah dimuat dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang jaminan resiko terhadap nelayan,pembudi daya ikan dan petambak garam. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu tentang bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa terhadap nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis menurut Permen No 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dan apakah hambatan dalam Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun lokasi penelitian ini adalah perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia Kota Dumai bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengklis. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data terhadap pelaksanaan asuransi jiwa terhadap nelayan di kecamatan bantan kabupaten bengkalis pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kota Dumai bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi kelapangan dilanjutkan dengan wawancara dan angket kepada responden. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan asuransi jiwa terhadap nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis masih banyak di temukan berbagai macam masalah dan kendala hal ini di karenakan pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis tidak menerapkan sistem pengawasan atas aturan yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak perusahaan serta pemerintah daerah didalam pelaksanaan asuransi jiwa terhadap nelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan bersama PT.Asuransi Jasa Indonesia, proses pengajuan klaim asuransi jiwa bagi nelayan yang sulit, pencairan dana asuransi jiwa terhadap nelayan yang sulit trealisasi, pengetahuan nelayan yang relatif rendah, serta pencairan dana oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia