ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI KETUA PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pemerintahan PDRI merupakan pemerintahan yang dibentuk dengan alasan kondisi keamanan negara akibat terjadinya agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta yang ingin menghancurkan Pemerintahan Republik Indonesia. Sebelum Pemerintah Pusat ditawan oleh Belanda, Presiden Soekarno telah mengumumkan pemberian mandate kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi ketika serangan Belanda dilancarkan, tidak mengetahui adanya mandat tersebut. Setelah mengetahui dengan pasti Presiden Soekarno berserta pimpinan yang lainnya ditawan, bersama pemimpin sipil dan militer di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI pada tanggal 22 Desember 1948. Sesudah terbentuk, terbukti dalam banyak kesempatan pemerintahan PDRI itu cukup menjalankan fungsinya dengan efektif, baik dalam hubungan didalam negeri maupun hubungan internasional Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi Pemerintahan PDRI dan Eksistensi Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia berdasarkan konstitusi pada saat itu dan untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyasah terhadap eksistensi Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Menurut konsep darurat negara dalam perfektif fiqh siyasah dalam Hukum Tata Negara. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan komperatif. Sumber data terdiri dari data skunder, data primer dan data tersier. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normative. ii Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa selama pelaksanaan pemerintahan PDRI semua kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan pemerintahan sipil dan militer berada di bawah kepemiminan Syafruddin Prawiranegara. Syafruddin Prawiranegara berhasil membentuk kabinet yang diberi nama kabinet darurat. Kabinet darurat inilah yang menjalankan fungsi-fungsi PDRI. Sejak tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Program utama Kabinet Darurat, yaitu menyelamatkan Negara Republik Indonesia dari berbagai ancaman baik melalui proses diplomasi maupun perjuangan bersenjata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Secara fungsinya Indonesia menggunakan sistem Parlementer, Syafruddin diberi mandat atas pemerintahan Indonesia, tidak tercantum dengan kenegaraan, sehingga secara de jure PDRI diakui didalam negeri, secara de facto oleh negara-negara lain pemimpin negara Indonesia masih presiden Soekarno. Hal yang dapat disimpulkan bahwa Syafruddin Prawiranegara sah dinyatakan sebagai Perdana Menteri dan kabbinet Darurat sebagai Penyelamat Indonesia pada waktu itu. Harapan terbesar dari kajian ini adalah bagaimana agar bangsa Indonesia menghargai jasa perjuangan Syafruddin Prawiranegara