IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL TERHADAP PENERTIBAN ANAK JALANAN (STUDY KASUS KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU)

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan yang terjabarkan didalam suatu peraturan. perundangundangan merupakan kekuasaan tertinggi disuatu negara yang memiliki kekuasaan yang memaksa. Masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat banyaknya gelandangan dan anak jalanan yang melakukan kegiatanya diantarnya dipersimpangan lampu merah dan lingkunga pusat keramaian di kecamatan marpoyan damai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalalah bagaimana implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial terhadap penertiban anak jalanan di kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 1orang kepala dinas sosial pekanbaru, 1 orang bidang penegakan perundang-undangan daerah kesatuan polisi pamong praja kota pekanbaru, 10 orang anak gelandangan dan anak jalanan kecamatan marpoyan damai, dan 10 orang masyarakat kecamatan marpoyan damai, sampel yang diambil adalah 1 orang kepala dinas sosial pekanbaru, 1 orang bidang penegakan perundang-undangan daerah kesatuan polisi pamong praja kota pekanbaru, 5 orang anak jalanan kecamatan marpoyan damai, dan 3 orang masyarakat kecamatan marpoyan damai. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dijalankan termasuk proses penegakan hukum. Hasil penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial terhadap anak jalanan belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyak ditemukan anak gelandangan dan anak jalanan yang masih melakukan aksinya tanpa ditindak oleh pihak terkait, tanpa menyediakan tempat pembinaan dan pelatihan khusus kepada glandangan dan anak jalanan yang ada. Terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam adalah implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial terhadap anak jalanan dikecamatan marpoyan damai kota pekanbaru, diantaranya lemahnya isi dari peraturan daerah, kurangnya pendanaan, prosedur kerja yang tidak memadai, dan kurangnya pemahaman pegawai pelaksana dalam penertiban gelandangan dan anak jalanan