PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA EMPAT MENTERI TENTANG PENYELARASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh program Padat Karya Tunai yang dilaksanakan tidak sesuai seperti yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini dibatasi hanya kepada pelaksanaan program Padat Karya Tunai serta faktor penghambat atau kendala yang dihadapi pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan program Padat Karya Tunai berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan juga apa saja faktor penghambat dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Penghulu, Ketua BPKep, Ketua LPM dan 7 orang pekerja Padat Karya Tunai dengan metode Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program Padat Karya Tunai berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil sudah berjalan namun tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor penghambat yaitu kurang baiknya komunikasi antara pemerintah Kepenghuluan dengan lembaga-lembaga terkait, sumber daya dan juga karena tidak adanya penyuluhan atau sosialisasi terkait program tersebut kepada pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil. Kata Kunci : Kebijakan, Pelaksanaan, Padat Karya Tuna