PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH OLEH CAMAT DI KECAMATAN BANGKO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

Peraturan Daerah merupakan payung hukum yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, namun dalam prakteknya masih ada peraturan daerah yang tidak terlaksana di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir, yakni di wilayah Kecamatan Bangko. Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah merupakan suatu yang sangat penting dilakukan, dipantau dan diawasi oleh camat di wilayahnya. Namun dalam kenyataannya penerapan dan penegakan peraturan daerah tersebut tidak semudah apa yang diungkapkan. Dalam kenyataannya masih banyak peraturan daerah yang sudah diberlakukan tidak dapat diterapkan di wilayah kecamatan, seperti peraturan daerah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi sampah/kebersihan dan sebagainya, karena masih ada masyarakat yang belum memahami dan patuh terhadap peraturan daerah tersebut. Dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan penegakan Peraturan Daerah oleh Camat di Kecamatan Bangko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta apa hambatan yang dialami oleh Camat dalam menerapkan dan menegakkan Peraturan Daerah di Kecamatan Bangko. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang dilakukan di lapangan atau langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh camat. Sedangan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh camat. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa penerapan dan penegakan Peraturan Daerah oleh Camat di Kecamatan Bangko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, berdasarkan Pasal 10 huruf d, bahwa dalam melaksanakan tugas penerapan dan penegakan peraturan daerah di wilayahnya pihak kecamatan senantiasa bekerjasama dan bersinergi dengan Satpol PP selaku pihak yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir termasuk Kecamatan Bangko. Namun dalam pelaksanaannya memang masih dirasakan belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari arti penting dari penerapan suatu peraturan daerah. Hambatan yang dialami oleh Camat dalam menerapkan dan menegakkan Peraturan Daerah di Kecamatan Bangko, antara lain adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bagian hukum dan instansi yang terkait dalam pemberlakuan peraturan daerah, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, karena kekurangan personil dalam melakukan pengawasan tersebut, kemudian kurangnya perhatian masyarakat terhadap peraturan daerah, serta belum sempurnanya laporan mengenai penerapan dan penegakan peraturan daerah