PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI KAMPAR 2017 DI DESA SUNGAI PINANG KAB. KAMPAR DI TINJAU DARI PASAL 20 UU NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHANGUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

Permasalahan pemutakhiran data pemilih oleh PPS dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 di Desa Sungai Pinang Kab. Kampar yaitu tidak terdaftarnya masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Penulis merumuskan 2 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh PPS dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 di Desa Sungai Pinang Kab.Kampar di tinjau dari Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh PPS dalam pemilihan Bupati/Wakil bupati kampar 2017 di Desa Sungai Pinang Kab.Kampar. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif. Jumlah populasi sebanyak 74 orang terdiri dari panitia pemilu dan masyarakat desa Sungai Pinang dan sampel 27 orang terdiri dari 7 orang panitia pemilu dan 20 orang masyarakat desa Sungai pinang. Teknik pengambilan sampel dengan Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian dan analisa data diketahui bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Pilbup di desa sungai pinang dilakukan oleh PPS dan dibantu oleh PPDP. Hasil pemutakhiran data pemilih tersebut menunjukkan 67 masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Pilbup di Desa Sungai Pinang ialah rendahnya partisipasi masyarakat, RT/RW dan partai politik dalam proses pemutakhiran, kesalahan PPDP dalam melakukan coklit, kurangnya pengawasan PPS dalam pelaksanaan coklit, tidak adanya sosialisai pemutakhiran data pemilih oleh PPS dan PPDP kepada masyarakat. Dapat disimpulkan hambatan ini terjadi karena tidak adanya kerja sama antara semua oknum-oknum yang terlibat dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih