PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG TERHADAP BANGUNAN RUMAH TOKO DI BAGAN SIAPIAPI

Penelitian ini dilatar belakangi dengan Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko Di Bagan Siapiapi yang belum terlaksana berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Batasan masalah Penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko Di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat dengan tujuan Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat dan Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Populasi dalam Penelitian ini adalah Kepala Dinas PUTR Rokan Hilir, Kabid Penataan Ruang PUTR Rokan Hilir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir, Kasi Perizinan III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dan Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir serta 10 orang pemilik bangunan gedung Ruko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat. Total populasi adalah 15 orang dan total jumlah sampel adalah 15 orang dengan menggunakan teknik Porposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko Di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) serta ada faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Sertifikat Laik Fungsi adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat karena tidak pernah dilakukan transmisi dan sosialisasi serta penegakan hukum yang belum optimal. Kata Kunci : Pelaksanaan, Sertifikat Laik Fungsi, Rumah Tok