EKSISTENSI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM HAL PEMBERIAN GRASI MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang menganut sistem pemerintahan presidensil, yang memposisikan presiden sebagai kepala pemerintahan (head of goverment) dan sekaligus kepala negara (head of state). Dalam sistem pemerintahan presidensil seorang presiden, mempunyai beberapa kewenangan salah satunya adalah dalam hal pemberian grasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung”. Pemberian grasi oleh presiden dapat dimaknai sebagai hak prerogatif presiden yang dalam menggunakannya bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat digangu gugat oleh lembaga negara lainnya. Akan tetapi dengan adanya perubahan UUD NRI 1945, maka kekuasaan itu tidak lagi bersifat mandiri karena dalam prakteknya harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimanakah penggunaan hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi terhadap terjaminnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh dan dalam lagi tentang eksistensi hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 serta untuk mengetahui penggunanaan hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi terhadap terjaminnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (library research) yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma seperti asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang banyak dilakukan terhadap data sekunder atau data yang bersumber dari buku-buku dan peraturan perundangundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan sejarah. Adapun Metode yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi dengan sistematis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang disusun secara deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami penyempitan dan pergeseran. Di dalam UUD NRI Tahun 1945, eksistensi hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi sudah semakin berkurang dengan ditandainya penggunaan hak prerogatif tersebut oleh presiden i tidak secara mutlak lagi. Ini dikarenkan implikasi dari menguatnya prinsip checks and balances dan sharing of power antar lembaga negara serta penerapan dari konsep pemisahan kekuasaan dari lembaga-lembaga negara yang ada. Sehingga menyebabkan kewenangan yang semulanya berada di tangan presiden kini harus mendapat persetujuan dari lembaga negara yang lainnya dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MA). Sehingga istilah yang paling dapat diterima untuk menyatakan kewenagan yang dimiliki oleh presiden di negara Indonesia bukan lah hak prerogatif presiden lagi akan tetapi istilah yang paling dapat diterima berdasarkan bangunan teori konstitusi yaitu hak konstitusional presiden, karena memang kekuasaan presiden itu bersumber dari konstitusi. Dan konstitusi telah secara jelas menegaskan apa-apa saja yang menjadi kekuasaan presiden. Sedangkan penggunaan hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi ini terhadap terjaminnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjelaskan bahwa, kekuasaan presiden dalam hal pemberian grasi merupakan salah satu kewenagan presiden dalam bidang yudikatif. Dengan berdasarkan pada bangunan teori konstitusi, penggunaan hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi kepada terpidana tidaklah diartikan sebagai bentuk campur tangan ataupun suatu tindakan yang dapat mereduksi/mengurangi makna kekuasaan kehakiman yang merdeka. Karena pemberian grasi ini bukan suatu bentuk keputusan pejabat tata usaha negara melainkan keputusan presiden sebagai kepala negara. Dan hal ini justru merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem pemerintahan presidensil yang memposisikan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan juga menunjukan adanya relasi hubungan ketatanegaraan antar lembaga negara yang mencerminkan adanya sifat check and balances yang berlaku di negara Indonesia. Kata Kunci : Negara Hukum, Sistem Presidensil, Presiden, Hak Prerogatif Presiden, dan Grasi