PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr)

Suatu perkawinan yang tidak sah, wajib hukumnya dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan maka hubungan keduanya dipandang sebagai bagian dari perzinahan. Adapun perkawinan yang harus dibatalkan dipicu oleh faktor-faktor fundamental yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak layak terjadi, yaitu suatu perkawinan tidak mencukupi salah satu atau lebih dari rukun dan syaratnya, atau rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi namun terdapat mani’ (faktor penghalang menurut syariat). Pembatalan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut dengan fasakh. Peristiwa ini sering terjadi di masyarakat, di antaranya di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr. Dalam hal putusan, antara dua lembaga hukum ini terjadi perbedaan signifikan. Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr menolak gugatan pembatalan perkawinan, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr mengabulkan gugatan tersebut. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), yang menggunakan sumbersumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer sebagai landasan dari penelitian ini dan menggunakan data-data lain yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini, karena berdasarkan bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, dan internet, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr. dan buku-buku fikih terkait dengan hukum Islam. Sedangkan data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan pembahasan. Tesis ini menyimpulkan bahwa perbedaan Putusan antara hakim dua lembaga hukum tersebut terdapat persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum. Persamaannya adalah Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA, samasama mengakui penggugat I dan II sebagai pihak yang berkapasitas untuk pengajuan gugatan pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA terlalu normatif sehingga dengan mudah mengkategorikan tindakan manipulatif data oleh tergugat II sebagai tindakan melawan hukum dan adanya i’tikad tidak baik sehingga dari fakta ini disimpulkan tidak mungkin terjadinya rumah tangga yang harmonis. Sedangkan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr. menilai tindakan manipulatif status “jejaka” tersebut tidak sebagai faktor fundamental yang implikatif terhadap pembatalan perkawinan, terutama berdasarkan fakta bahwa pernikahan mereka langgeng selama lebih kurang dua puluh tahun