TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BADER KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci dan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Penduduk desa Bader sebagian besar berprofesi sebagai petani, dikarenakan pendidikan mereka sangatlah rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Seiring dengan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat dan kondisi perekonomian penduduk desa Bader semakin terpuruk maka penduduk desa Bader berkeinginan untuk pergi menjadi TKI di luar negeri untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluaga TKI di Desa Bader, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI. Penelitian ini dilakukan di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitianini adalah: untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI di Desa Bader, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pembahasan deduktif, indukatif, dan deskriptif, terhadap data primer dan sekunder. Data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari responden suami atau istri yang menjadi TKI dan terlibat langsung dengan pelaksanaannya di Desa Bader., sedangkan data sekunder diperoleh dari tokoh agama, masyarakat serta buku-buku dan karya ilmiyah lainnya yang ada hubungannya dengan penerapan hukum Islam dalam masyarakat. Hasil penelitian ini Adalah bahwa: Hukum Islam mewajibkan suami untuk menafkahi isteri dan keluarganya. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI sesuai dengan hukum Islam, karena antara madarat dan maslahah itu seimbang. Walaupun hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yaitu kebutuhan biologis suami isteri tidak dapat terpenuhi dengan baik. Karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, dalam hal ini merujuk pada asas kesukarelaan dan asas persetujuan. Sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh “mengambil kerusakan yang paling ringan”