UPAYA HUKUM MANTAN ISTERI KARENA TIDAK TERLAKSANANYA NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif, anak merupakan tanggung jawab orang tua hingga anak tersebut dewasa. Namun yang paling bertanggung jawab dalam menafkahi adalah tanggung jawab suami sejak anak itu keluar dari rahim ibunya. Problematika setelah perceraian yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, para mantan suami tidak mau memberikan nafkah anak setelah perceraian terjadi, sehingga yang memberikan nafkah untuk anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab mantan suami berubah menjadi beban istri, hal ini yang menjadi latar belakang dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggangkat dua pokok permasalahan, yakni upaya hukum mantan isteri karena tidak terlaksananya nafkah anak setelah perceraian di tinjau menurut hukum acara Peradilan Agama dan faktor kendala upaya hukum mantan isteri karena tidak terlaksananya nafkah anak setelah perceraian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieled research) yang berlokasi di desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang diteliti yakni sebanyak lima orang mantan isteri yang memiliki anak, dinyatakan sudah bercerai di Pengadilan Agama dan sudah berkekuatan hukum tetap, serta tidak di laksanakannya kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah anak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya nafkah anak setelah perceraian, Pertama: minimnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat, sehingga membuat para mantan suami semena-mena, sehingga juga membuat perundang-undangan di Indonesia menjadi lemah khususnya dalam bidang hukum keluarga dan masyarakat tidak bisa menentukan jalan untuk menuntut keadilan. Kedua: kurang adanya rasa tanggungjawab orang mendapat kewajiban. Sehingga banyak alasan untuk menghindari kewajiban tersebut. Ketiga: tidak adanya social control dari para penegak hukum, dalam hal ini adalah bentuk pengawasan sebagai payung efektifitas hukum di masyarakat. Khususnya dalam aturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa. Solusi yang ditawarkan Pengadilan Agama Selatpanjang adalah eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu : (1) pihak yang merasa dirugikan (penggugat) melaporkan ke pengadilan bahwa orang tua laki-laki (mantan suami/tergugat) tidak pernah memberikan hak nafkah anak pasca bercerai. Kemudian (2) pengadilan berkewajiban untuk memanggil pihak mantan suami (tergugat) untuk (3) memberikan peringatan, ketika hal ini memungkinkan, maka pengadilan wajib melaksanakan eksekusi, (4) di bawah perintah ketua pengadilan dengan mengeluarkan surat penetapan. (5) Eksekusi ini biasanya dilakukan oleh eksekutor atau Juru sita Pengadilan Agama dengan didampingi kekuatan umum seperti polisi, tentara dan semisalnya